Pusat Kajian Pendidikan Tinggi Indonesia (PKPTI) Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) pada hari Jumat, 7 Mei 2021 mengadakan diskusi dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021. Acara yang bertema “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Dari Filosofis Hingga Praktis" ini diselenggarakan secara luring dari Ruang Seminar Driyarkara Universitas Sanata Dharma dan secara daring melalui aplikasi Zoom, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Humas USD.
Simon Arsa Manggala, S.S., M.Hum.. yang menjadi pembawa acara memandu para peserta diskusi untuk menyanyikan Indonesia Raya dan berdoa bersama sebelum dilanjutkan ke inti acara. Kemudian Dr. Titik Kristiyani, M.Psi. selaku Ketua PKPTI APTIK memberikan pengantar diskusi dan menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam diskusi ini. “Target kegiatan diskusi APTIK adalah menghasilkan model implementasi kebijakan MBKM yang kontekstual bagi perguruan tinggi anggota APTIK. Hasil ini dicapai dengan menghimpun gagasan tentang kebijakan MBKM dari para pendidik di perguruan tinggi anggota APTIK,” ujar Titik. Ia juga menyampaikan bahwa penghimpunan gagasan pra diskusi juga sudah dilakukan melalui undangan menulis gagasan tentang MBKM dari aspek filosofis, subtansi kebijakan, dan implementatif ke semua pimpinan dan dosen perguruan tinggi anggota APTIK. Kumpulan tulisan ini dijadikan buku program yang digunakan sebagai bahan diskusi selama acara berlangsung.
Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. selaku Guru Besar Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan anggota PKPTI APTIK menjadi moderator untuk pembahasan aspek filosofis MBKM. Diskusi yang dipandu Budi menemukan kesesuaian nilai antara MBKM dan APTIK. “Nilai-nilai MBKM baik dan sesuai dengan prinsip pendidikan Katolik. Ini dua hal yang memang bisa dipadukan dan bisa melahirkan MBKM versi APTIK,” ungkap Budi saat menutup diskusi putaran pertama. Sementara itu, Dr. V. Luluk Prijambodo, M.Pd. dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang juga Sekretaris PKPTI APTIK menjadi moderator untuk pembahasan aspek substantif MBKM. “Permasalahan yang ditemui dalam MBKM adalah administratif dan substantif, dalam hal ini kurikulumnya. Key agent dalam pelaksanaan MBKM adalah program studi, yang mempunyai otoritas juga dalam mengelola kurikulum termasuk SDM-nya,” ungkap Luluk. Hal lainnya yang dirasa masih menjadi masalah yakni keberadaan DIKTI sebagai mitra kurang memberikan informasi. Dengan hal ini, diharapkan kementerian bisa mengadakan pertemuan dengan dinas perindustrian, perdagangan, maupun departemen keuangan.
Dalam sesi diskusi yang dipimpin Titik Kristiyani selaku Ketua PKPTI APTIK, didapati gagasan mengenai fleksibilitas penggerak MBKM untuk keluar dari zona nyaman dan gagasan mengenai kesepahaman program MBKM antara perguruan tinggi dengan usaha dunia industri. Titik juga memaparkan hasil survei mengenai pandangan responden tentang MBKM. Survei ini diisi oleh 114 dosen dan 559 mahasiswa melalui google form. “Hasil survei yang dipaparkan masih berupa deskripsi dan hal ini merupakan ilustrasi untuk didiskusikan lebih lanjut,” ucapnya. Pertanyaan yang ditujukan untuk mahasiswa dan dosen berkaitan dengan pengalaman dan pemahaman responden mengimplementasikan MBKM.
PKPTI APTIK berharap agar pemerintah dapat mengakomodasi implementasi MBKM ini secara merata. Di sisi lain tantangan dalam pengimplementasian MBKM ini adalah kesiapan dari sumber daya dan sistem pengelolaan sehingga perlu pengupayaan segera di tingkat perguruan tinggi. Titik juga menerangkan bahwa perlu diskusi lanjutan sebagai upaya menanggapi hasil diskusi tentang keprihatinan, kendala, tantangan, dan upaya dalam mencapai tujuan bersama ini.
(JCLA & BF)
