|
 Menanggapi wacana kenaikan harga BBM, Universitas Sanata Dharma (USD) pada tanggal 14 November 2014 menggelar seminar yang berjudul "Politik Subsidi, Demi Siapa?" di ruang Driyarkara, Kampus 2 USD Mrican. Seminar ini terselenggara berkat kerjasama antara Program studi Magister Manajemen (MM) USD, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USD dan Forum Studi Kebangsaan USD.
Seminar yang dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB ini dihadiri oleh para civitas academica dari Program Studi Magister Manajemen dan Manajemen (S-1), para dosen USD, para aktivis dan pengamat ekonomi dan politik, serta perwakilan dari berbagai Universitas di Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, seminar ini mengundang dua pembicara yaitu Dr. A. Prasetyantoko (Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Atma Jaya Jakarta dan T. Handono Eko Prabowo, M.B.A., Ph.D. (Dosen Magister Manajemen USD).
Dalam sambutan pembukaan seminar ini, Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. mengungkapkan bahwa mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM tentu bukan kebijakan populis. Seiring dengan terjadinya fluktuasi atau gejolak harga minyak dunia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit . Harga dipertahankan, subsidi membengkak. Bila harga dinaikkan untuk mengurangi subsidi, maka harga-harga komoditas lain ikut naik, biaya hidup semakin mahal, menimpa semua lapisan masyarakat termasuk kelompok keluarga miskin dan rentan kemiskinan. "Memasuki dunia universitas, apa yang bisa kita lakukan? Dalam menggunakan psikoanalisis untuk menganalisa kehidupan masyarakat, banyak persoalan di negara ini dapat diselesaikan apabila dijauhkan dengan politik." demikian tandasnya. Bagi orang Indonesia ada dua hal yang diperjuangkan mati-matian yaitu masalah politik dan agama dan apabila ini dicampurkan maka akan menjadi mematikan. Melihat realitas yang akan dibahas sebenarnya masalahnya apa?
Sebagai pembicara pertama, Dr. A. Prasetyantoko menyampaikan makalah yang berjudul “Pengalihan Subsidi BBM Demi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Perekonomian”. Diungkapkan bahwa harga BBM yang terus naik bukanlah tujuan, naiknya harga BBM adalah konsekuensi dari eksekusi kebijakan yang diberlakukan. Setiap kepala Negara tidak ingin harga BBM ini naik. "Selama sepuluh tahun, kita minim membangun basis produksi, padahal kita sedang berutang 3 persen dari prediksi GNP 5, %. Tidak lain yang mempengaruhi hal ini adalah sifat konsumtif kita. Maka pada kabinet Pemerintahan tahun ini akan difokuskan untuk membangun basis produksi ini sesuai penghasilan pengembalian lanskap, yaitu tidak lagi mensubdsidi harga BBM tetapi untuk pengembangan kelautan, membangun infrastruktur, dll.", demikian tandasnya. Dalam membangun basis produksi, Pemerintah perlu merombak arah fiskal untuk membiayai investasi fiskal sehingga paradigma pembangunan infrastruktur dasar bisa didapatkan contohnya, pembangunan bendungan, irigasi; yang kedua adalah proteksi sosial, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang vunerable (yang mampu membantu yang tidak mampu); yang ketiga peningkatan pembangunan daerah contoh kebijakan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sejahtera. Hal paling penting dari pengalihan subsidi adalah harus dikembalikan secepatnya pada masyarakat.
Selanjutnya T. Handono Eko Prabowo, M.B.A., Ph.D. sebagai pembicara kedua menyampaikan makalah berkaitan revolusi mental pengelolaan subsidi dan BBM secara holistik dan berkelanjutan. Diungkapkan bahwa dampak harga BBM naik akan memperparah daya beli masyarakat (menengah ke bawah), merangkaknya harga-harga susah dikendalikan, logika bahwa menaikkan BBM sebagai pengalihan subsidi belum tentu sesuai harapan, contohnya program kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar bukan solusi yang tepat. "Maka solusi holistik dan berkelanjutan adalah menegakkan kedaulatan energi nasional, memberantas "gebuk" mafia migas dan pertambangan, divertifikasi harga dan produk bbm sehingga sesuai dengan peruntukkannya (subsidi hanya masyarakat menengah kebawah), pengelolaan energi alternatif (tidak tergantung BBM) dan pengolahan minyak mandiri (tidak tergantung broker) sebagai bukti dukungan kepada masyarakat." demikian tandasnya. Revolusi mental inilah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan migas dari BUMN (monopoli).Selanjutnya T. Handono Eko Prabowo, M.B.A., Ph.D. sebagai pembicara kedua menyampaikan makalah berkaitan revolusi mental pengelolaan subsidi dan BBM secara holistik dan berkelanjutan. Diungkapkan bahwa dampak harga BBM naik akan memperparah daya beli masyarakat (menengah ke bawah), merangkaknya harga-harga susah dikendalikan, logika bahwa menaikkan BBM sebagai pengalihan subsidi belum tentu sesuai harapan, contohnya program kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar bukan solusi yang tepat.
Kondisi dilematis ini sangat menyulitkan siapapun yang memegang kendali Pemerintahan di Indonesia. Ini adalah tantangan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan mengatasi permasalahan di atas untuk menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. (FXAP)
|
